Bandar Lampung- Komisi II DPRD Provinsi Lampung melakukan pemantauan minyak goreng di Pasar Way Halim, Rabu, 2/2/2022.
Ketua Komisi 2 DPRD Lampung Budi Yuhanda mengatakan, kedatangannya bersama anggota Komisi 3 ke pasar tradisional untuk melihat langsung distribusi minyak dengan harga yang sesuai ditetapkan oleh Pemerintah pusat.
Dari hasil pantauan langsung, percepatan penyaluran minyak belum merata sehingga menimbulkan kegaduhan di lapangan.
“Ada yang sudah dapat juga ada belum dapat karena persyaratannya NPWP,” ujarnya.
Jika NPWP sebagai syarat menghambat, dia berharap ke depan Dinas Perdagangan agar memberikan nomer pengaduan untuk mempermudah pedagang mendapatkan minyak goreng dengan harga murah.
Budi menekankan, petugas dari Dinas Perdagangan yang di lapangan harus berperan aktif mencatat nomor kontak pedagang.
Beberapa laporan pedagang, kata Budi, sales minyak goreng produksi PT Bumi Waras dan merek Bimoli tidak mau diretur atau dikembalikan lagi.
Dia meminta agar dinas terkait dapat memediasi antara produsen minyak dan pedagang agar minyak stok lama agar dapat dapat dikembalikan lagi ke produsen.
Dia berharap, selain di Pasar Way Halim, pemantauan pasar dapat diikuti dan ditindaklanjuti di kabupaten/kota se-Lampung.
Sementara itu, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan M Zimmi Skil menambahkan, pihaknya sudah mengumpulkan produsen minyak di Lampung untuk berjanji dan bersepakat untuk meretur atau mengembalikan stok minyak lama di pedagang. (Sugi)
0 Komentar