Pesawaran l Lampung l Bergejolaknya tuntutan masyarakat Adat Marga Waylima terhadap PTP N Regional 7 Waylima menjadi sorotan publik perihal tanah adat yang saat ini berada di bawah BUMN.
Feri Darmawan selaku pendamping masyarakat adat Marga Way Lima dalam pertemuan bersama perwakilan para penyimbang adat, Pemerintah Daerah Pesawaran, Polres, Dandim, serta perwakilan PTPN I Regional 7 Way Lima, menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di semua tingkatan dalam menyelesaikan konflik agraria ini.
" Saya Berharap Pemerintah Daerah, Provinsi, hingga Pemerintah Pusat serta DPRD Kabupaten Pesawaran dan DPRD Provinsi Lampung harus terlibat aktif dalam penyelesaian konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Pesawaran," Katanya, Senin (26/01/2024)
Feri, sapaan akrab pria ini menegaskan bila persoalan tanah adat ini tidak cepat di lakukan penyelesaia di khawatirkan akan melebar.
“Jika konflik tanah ini dibiarkan tanpa penyelesaian, kami khawatir akan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat,” Ucapnya
Dalam tuntutan Masyarakat Adat Way Lima, Feri menegaskan bahwa mendesak penghentian sementara seluruh aktivitas PTPN I Unit Way Lima hingga konflik diselesaikan secara adil, pengembalian tanah ulayat kepada masyarakat adat, evaluasi serta pencabutan HGU yang diduga bermasalah, serta penegakan hukum atas penguasaan lahan di luar HGU.
"Masyarakat adat juga menyatakan, apabila hingga akhir Maret tidak terdapat langkah konkret dari pemerintah maupun PTPN, mereka akan melakukan pendudukan kembali tanah adat berdasarkan dokumen sejarah dan hukum adat yang sah," Tegasnya
Feri mengapresiasi sikap Kapolda Lampung yang menegaskan pentingnya kepatuhan pemegang HGU terhadap kewajiban kebun plasma 20 persen, serta mengimbau masyarakat adat untuk tetap menjaga ketertiban dan menempuh jalur hukum.
“Perjuangan ini adalah perjuangan hukum dan konstitusional untuk menegakkan keadilan agraria dan martabat masyarakat adat. Negara tidak boleh menutup mata,” tutupnya. ( Ali )
0 Komentar