Mediafakta.id,Bandar Lampung -Anggota DPRD Kota Bandarlampung, Sri Ningsih Djamsari,mengingatkan kepada pemkot setempat agar tidak mengabaikan pembayaran insentif para Ketua-ketua RT/Kaling, Linmas dan juga posyandu.
Pasalnya,pembayaran insentif para ujung tombak pemerintahan RT/Kaling sudah tertunggak.
"Terkait insentif RT, walaupun namanya Insentif, Pemkot juga tidak bisa menafikkan hal tersebut begitu saja.Karena,para RT, Kaling, Linmas, Posyandu, mereka juga bekerja pada tataran wilayahnya, apalagi RT yang berjibaku sebagai perpanjangan paling bawah, bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar anggota DPRD Komisi I Sri Ningsih Djamsari, Rabu (24/05/2023).
Lebih lanjut anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, pada Ketua RT dan para pamong lainnya, mereka melakukan pengabdian dan telah banyak berkorban, waktu, tenaga dan juga biaya. Dan sekiranya memang Insentif dengan jumlah Rp1,2 juta pada aaat ini dianggap berat, mari duduk bersama, mencari solusi yang terbaik.
"Misal contoh, apakah jumlah insentif tersebut agak dikurangi, yang penting mereka bisa terima rutin setiap bulannya, jangan digantung seperti ini, mereka juga bekerja siang malam, sebagai ujung tombak, tetapi insentif mereka seolah diabaikan, menunggak yang tidak jelas kapan dibayarkan," paparnya.
Namun demikian,pemkot harus melakukan komunikasi intensif, pendekatan secara kekeluargaan terlebih dahulu itu yang diutamakan.
"Jangan pendekatan kekuasaan, seperti,kalau protes langsung diancam dipecat" ungkapnya.
Nah,untuk para Lurah dan Camat, harus memahami psikologis para Pamong tersebut.Sekali lagi jangan dibiarkan ini menjadi bola salju, tapi mari duduk bersama mencari solusi yang terbaik.
"Saya yakin mereka memahami dan mau diajak diskusi. Sentuhan dengan rasa kekeluargaan, bukan dengan kekuasaan," tandasnya. (*/ydn).
0 Komentar